INDRAMAYU – Bukhori (32), seorang pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Taiwan, mendatangi Satreskrim Polres Indramayu bersama kuasa hukumnya, Ibnu Rohman, Rabu (7/10/2026). Kedatangannya untuk mengetahui perkembangan laporan dugaan perzinaan yang diajukan terhadap istrinya, M (32), sejak 2024.
M merupakan warga Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu. Menurut Bukhori, laporan tersebut dibuat setelah ia memperoleh informasi mengenai dugaan hubungan istrinya dengan pria lain selama dirinya bekerja di Taiwan selama empat tahun.
Bukhori mengaku awalnya mendapat informasi dari seorang kerabat. Namun, ia sempat tidak memercayainya karena komunikasi dengan istrinya masih berjalan baik.
“Awalnya saya tahu dari saudara waktu masih di Taiwan. Sebelumnya saya tidak percaya karena komunikasi rumah tangga masih berjalan baik,” ujar Bukhori saat ditemui di Mapolres Indramayu.
Selama bekerja di Taiwan, Bukhori mengaku mengirimkan uang sebesar Rp12 juta hingga Rp15 juta setiap bulan. Menurutnya, uang itu diperuntukkan bagi kebutuhan keluarga dan tabungan pembangunan rumah.
Namun, saat kembali ke Indonesia dan hendak membangun rumah, ia mendapati tabungan tersebut telah habis. Bukhori juga menyebut istrinya melahirkan dua anak selama ia berada di Taiwan. Ia menduga kedua anak tersebut lahir dari hubungan istrinya dengan pria lain.
Keterangan mengenai penggunaan uang dan dugaan hubungan tersebut merupakan klaim Bukhori yang belum disertai tanggapan M dalam bahan pemberitaan ini.
Bukhori mengatakan, dirinya sempat memaafkan dugaan perselingkuhan sebelumnya karena ingin mempertahankan rumah tangga. Ia kemudian memilih menempuh jalur hukum setelah menduga kejadian serupa terulang.
Kuasa hukum Bukhori, Ibnu Rohman, menyampaikan bahwa laporan kliennya saat ini berada pada tahap penyelidikan. Menurut Ibnu, polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi.
“Alhamdulillah, saat ini laporan kami terkait dugaan perzinaan tersebut sudah berjalan di tahap penyelidikan. Pihak kepolisian juga sudah meminta keterangan dari beberapa saksi,” kata Ibnu.
Ia berharap penanganan laporan dilakukan secara transparan dan memberikan kepastian hukum kepada kliennya.
“Harapan kami, proses hukum ini berjalan dengan transparan agar klien kami mendapatkan keadilan dan kepastian hukum,” ujarnya.
