Jepara – Dugaan penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Kabupaten Jepara kembali menjadi sorotan. Informasi yang beredar menyebut seorang pria berinisial K alias Kiki, yang disebut sejumlah pihak sebagai pelaku usaha di sektor distribusi BBM, tengah menjalani proses pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim Polri.
Hingga saat ini, belum terdapat keterangan resmi dari Bareskrim Polri mengenai status hukum yang bersangkutan maupun perkembangan penyidikan perkara tersebut.
Menurut informasi yang dihimpun dari sejumlah narasumber, pemeriksaan terhadap Kiki berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi. Namun, informasi tersebut masih menunggu konfirmasi resmi dari aparat penegak hukum.
Aktivitas Distribusi Diduga Masih Berlangsung
Sejumlah sumber yang enggan disebutkan identitasnya menyatakan bahwa aktivitas distribusi solar yang diduga berkaitan dengan jaringan tersebut masih berlangsung meskipun Kiki dikabarkan sedang menjalani proses hukum.
Sumber tersebut menduga operasional lapangan kini dijalankan oleh orang-orang yang disebut sebagai pihak kepercayaan. Akan tetapi, informasi tersebut belum dapat diverifikasi secara independen dan belum dikonfirmasi oleh aparat penegak hukum.
Dugaan Persaingan Antar Kelompok
Dalam perkembangan informasi yang beredar, muncul dugaan adanya persaingan antar kelompok yang bergerak dalam distribusi solar bersubsidi.
Seorang narasumber menyebut terdapat pihak-pihak yang diduga saling melaporkan maupun menyebarkan informasi melalui media sosial terkait aktivitas distribusi BBM bersubsidi.
“Diduga ada persaingan antar kelompok. Informasi yang beredar bisa jadi merupakan bagian dari konflik kepentingan di antara mereka,” ujar narasumber tersebut.
Pernyataan tersebut masih merupakan keterangan sepihak dan belum dapat dibuktikan melalui hasil penyidikan maupun putusan pengadilan.
Sejumlah Nama Disebut dalam Informasi Narasumber
Dalam keterangan yang diterima redaksi, sejumlah nama disebut diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas distribusi solar bersubsidi. Di antaranya terdapat nama Mbah Man, Narso, Misbah, Sofyan, Eko (Kriwil), Nuril, Sarwo, Erik Tatto, serta Antok.
Namun demikian, hingga berita ini disusun, seluruh informasi tersebut masih berasal dari keterangan narasumber dan belum dapat diverifikasi secara independen.
Belum ada satu pun pihak yang disebut di atas yang ditetapkan sebagai tersangka ataupun dinyatakan bersalah oleh pengadilan berdasarkan informasi yang tersedia.
Dampak terhadap Masyarakat
Apabila praktik penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi benar terjadi, dampaknya dinilai dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang berhak menerima subsidi.
Kelangkaan solar subsidi berpotensi memengaruhi aktivitas nelayan, petani, pelaku usaha mikro, serta sektor produktif lainnya yang bergantung pada ketersediaan BBM bersubsidi.
Selain itu, penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi juga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara apabila subsidi tidak tepat sasaran.
Ancaman Sanksi Hukum
Apabila dalam proses penyidikan ditemukan alat bukti yang cukup dan perbuatan tersebut terbukti di pengadilan, pelaku dapat dijerat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
- Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang mengatur penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi.
- Ketentuan pidana lain yang relevan sesuai hasil penyidikan apabila ditemukan unsur tindak pidana lain.
Penerapan pasal tertentu sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik dan penuntut umum berdasarkan alat bukti yang diperoleh.
Menunggu Keterangan Resmi
Hingga berita ini diterbitkan, Bareskrim Polri belum memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan penyidikan maupun status hukum pihak-pihak lain yang namanya beredar dalam informasi tersebut.
Redaksi juga masih berupaya memperoleh konfirmasi dari seluruh pihak yang disebut, termasuk K, Mbah Man, Narso, Misbah, Erik Tatto, Antok, maupun pihak lain yang berkaitan dengan informasi tersebut.
Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini. Pemberitaan ini tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, dan seluruh pihak dianggap tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
